Website 140M?

Jujur saja, awalnya saya memang tidak tahu mengenai isu ini. Namun salah seorang kawan saya menanyakan kepada saya tentang isu website pemerintah yang baru, revolusimental.go.id, yang kabarnya menghabiskan Rp 140an miliar.

Saya memang tidak ada afiliasi dengan pemerintah ataupun mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Kementrian terkait, namun saya berani katakan bahwa, kemungkinan besar, isu itu hanyalah sekedar bualan.

Beberapa memang menggunakan argumen harga hosting yang murah ataupun domain gratis (karena berakhiran .go.id). Dan faktanya, memang tidak mungkin membutuhkan dana sebesar itu hanya untuk satu website dengan domain .go.id.

Domain termahal di dunia

Jadi, saya kira pertanyaan yang lebih tepat itu adalah: apakah memang benar pemerintah mengalokasikan dana Rp 140an (atau tepatnya Rp 149 miliar) hanya untuk sebuah website? 

Pertama, hanya satu media online yang berani menyebutkan website itu menghabiskan Rp 140 miliar. Itupun media yang dulu merilis berita tentang biaya charge listrik di sebuah restoran tanpa konfirmasi pihak restoran ataupun sang blogger yang dituduhkan sang media dikenakan biaya tersebut. Padahal kenyataannya, berita tersebut hoax semata setelah pihak restoran dan sang blogger melakukan konfirmasi.

Maaf jika Anda pembaca setia atau pekerja di media tersebut, tapi saya memang paling tidak suka dengan media-media yang mengedepankan sensasi di atas verifikasi, alias keabsahan berita. Maaf juga, saya hanya memberikan screenshot berita tersebut, karena saya menolak memberikan pageviews gratis ke media itu. Mungkin bisa saja saya salah melihat tapi coba saja cek sendiri apakah media tersebut mencantumkan nama sumbernya di berita tersebut? Mereka hanya menuliskan 'kabar' tanpa ada kejelasan dari mana kabar itu berasal...

Kedua, Anda bisa mencarinya sendiri di belantara internet sana, Rp 149 miliar itu merupakan biaya total dari keseluruhan paket program pemerintah Revolusi Mental yang di dalamnya termasuk website revolusimental.go.id.

Anda bisa membaca beritanya di media online yang kredibel seperti di Tempo atau Kompas. Ada juga penjelasan dari aktualita.co yang mengutip perkataan dari Andrinof Chaniago, sebagai pihak terkait dari pemerintah.

Entahlah mungkin logika saya yang berbeda, namun yang saya pahami satu program dan sepaket kebijakan itu berbeda. Masih ada lagi program-program lainnya yang masuk dalam paket kebijakan Revolusi Mental, selain website tersebut.

Saya tidak membela siapapun di sini. Saya hanya bermaksud meluruskan berita yang kian hari kian tidak karuan saja di media-media online.

Sebenarnya, isu ini berawal dari sebuah post di forum online terbesar di Indonesia. Namun saya tidak bisa menyalahkan forum, di mana para pengguna dan pengisi kontennya hanyalah netizen yang mungkin memang hanya orang awam.

Namun, lain halnya dengan media-media online yang digarap oleh orang-orang yang mengaku 'wartawan' itu yang seharusnya mengerti tentang kaidah jurnalisme.

Bahkan ada juga media lain yang bisa salah menuliskan website-nya menjadi revolusimental.co.id yang bagi saya juga fatal karena sang penulisnya mungkin tidak melakukan verifikasi alamat website tersebut ketika menuliskan beritanya.

Saya sendiri sebenarnya juga tidak bepikir bahwa website itu akan sukses sesuai dengan tujuan dan alasan awalnya. Pasalnya, mengurus website tidak semudah itu. Siapa yang bertanggung jawab menjalankan website tersebut? Apakah orang-orang yang pernah berkecimpung di industri online, atau praktisi pergerakan sosial, lembaga pemerintah, atau siapa? Tidak ada transparansi juga dari pihak terkait mengenai siapa-siapa yang berada di balik website itu juga. Apalagi sang Menteri memiliki angan-angan yang bagi saya terlalu muluk-muluk.

Akhirnya, ya mungkin ini hanya opini saya semata. Saya tidak dapat benar-benar menyangkal ataupun membenarkan berapa biaya yang dihabiskan karena memang tidak ada sumber yang valid yang bisa saya jadikan acuan. Mengenai kesuksesan website tersebut juga mungkin saja saya bisa salah karena toh itu hanya pendapat dan analisa sederhana dari seorang gamer yang jarang mandi.

Jakarta, 26 Agustus 2015.